Admin - seventcyber
DELI SERDANG – Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menghadiri Dialog Otonomi Daerah (Otda) Tahun 2026 di Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026).
Dialog Otda 2026 mengangkat tema “Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah dan Uji Publik Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah“. Forum tersebut menjadi wadah diskusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dikutip dari akun resmi Prokopim Kabupaten Bandung pada Jumat (3/7/2026), dialog tersebut membahas penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, forum juga menghimpun berbagai masukan terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperkuat implementasi otonomi daerah di seluruh Indonesia.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat merupakan fondasi utama bagi pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, revisi regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak seluruh kepala daerah untuk terus berinovasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi potensi daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun masih menghadapi tantangan dalam kapasitas fiskal daerah.
Dialog Otda 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, akademisi, dan praktisi yang memaparkan berbagai strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah. Pembahasan meliputi penguatan investasi daerah, digitalisasi pelayanan publik, optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), hingga kolaborasi multipihak sebagai langkah mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, APKASI berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat menjadi bahan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan nasional dari daerah.
Reporter: M. N. Fauzi
Editor: Redaksi Media Online007
