Pemkot Tasikmalaya Ikuti Rakor Aksi HAM dan KKPHAM Tingkat Provinsi Jawa Barat

SEVENTCYBER.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya melalui Pengelola Aksi HAM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) tingkat Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate Bandung, Senin (04/03/2024).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Jabar, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Kepala Bidang HAM Kanwil Kumham Jabar, Para pengelola KKP HAM Kab/Kota dari Bagian Hukum se-Jawa Barat dan Unsur Sekretariat /Operator AKSI HAM Daerah Kab/Kota dari Bapeda/Bappelitbangda se-Jawa Barat, Para Narasumber dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Jabar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dalam Rakor Pelaksanaan Aksi HAM dan KKPHAM tahun 2024.

Sementara itu, pengelola HAM Kota Tasikmalaya Epy Mulyana, S.H., M.H, menyampaikan materi yang berkaitan dengan tata cara pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM tahun 2024.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk dapat berbagi pengalaman serta ilmu untuk dapat dijadikan pelajaran dalam pelaksanaan Aksi HAM dan KKPHAM tahun 2024 ini, dimana Pemerintah Kota Tasikmalaya berkesempatan menjadi Role Model Kota Peduli HAM di tingkat Provinsi Jawa Barat,” ungkap Epy.

Baca Juga  Diskominfo Kota Tasikmalaya Gelar Rapat Persiapan Monev SPBE

Related Posts

Bupati Bandung Barat Salurkan Insentif RT dan RW

SEVENTcyber.com – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail secara simbolis menyalurkan insentif bagi Ketua RT dan RW se-Kabupaten Bandung Barat, Senin (25/05/2026). Penyaluran dilakukan bersama perwakilan Ketua RT dan RW…

Sekda Kabupaten Bandung Hadiri Sosialisasi Permenko Perekonomian

SEVENTcyber.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *