sEVENTcyber.com – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup soroti isu pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah media online.
Dimana sebelumnya juga sempat viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan KBB meminta Bupati untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 83,5 juta per bulan.
Kali ini, Ketua Pokja meminta kepada Bupati Bandung Barat terkait pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD dapat secara resmi dan transfaran, dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) ataupun SK Bupati, bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.
“Ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,” ungkap M. Raup kepada awak media, Senin (22/09/2025).
Apa alasan pembatalan tersebut, terang dia, apakah karena keterbatasan anggaran, dan anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Apakah besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan. Apakah masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” paparnya.
