SEVENTCYBER.COM, JAMBI – Konsolidasi organisasi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila mengunjungi kantor Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Jambi, Minggu (06/02/2022).
Hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Bung Adri, Ketua IMI Jambi Guntur Muchtar dan Ketua Tarung Derajad Jambi serta petugas keamanan dari Polda dan TNI.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo mengingatkan tiga kunci pokok dalam mewujudkan visi misi organisasi adalah sinergitas, loyalitas, dan soliditas. Sinergitas dibangun oleh kesadaran pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Dimana setiap elemen mempunyai tanggungjawab yang sama untuk ‘bekerjasama’ dan ‘bekerja bersama’, bahu membahu serta saling melengkapi.
“Loyalitas merupakan manifestasi dari komitmen, rasa memiliki, dan keterikatan emosional yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan soliditas mengedepankan pentingnya semangat persatuan, dimana kualitas kebersamaan di tentukan pada kuatnya komitmen setiap unsur untuk membangun kohesi dalam paradigma kebersamaan,” ujarnya.
Bamsoet — Bambang Soesatyo juga meminta semua organisasi kemasyarakatan agar senantiasa sejalan dengan kebijakan Pemerintah, sebagai mitra strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi. Termasuk dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang telah diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara.
“Dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari yang lalu, maka pemindahan Ibu Kota Negara telah menjadi konsensus politik. Namun, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara masih memuat kebijakan yang bersifat umum, dan merupakan rencana induk. Sehingga, perlu ditopang oleh aturan-aturan teknis yang lebih detil guna mewujudkan sinergi dan kesatuan paradigma dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya,” ungkap Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi bidang hukum, HAM dan keamanan ini menyampaikankan, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurut master plan yang disusun BAPPENAS akan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Artinya, pembangunan Ibu Kota Baru akan dapat diselesaikan melalui beberapa Periodisasi Pemerintahan.
“Membangun Ibu Kota Negara bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan dukungan sumberdaya, dukungan anggaran, dan pemikiran yang matang dan berkesinambungan. Disini lah pentingnya keberadaan haluan negara yang mempunyai kedudukan legalitas yang kuat, sebagai rujukan dan pedoman dalam implementasi pembangunan jangka panjang. Dan Kader Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kota dunia yang modern di wilayah Timur Indonesia,” tuturnya.
