Admin - seventcyber
TASIKMALAYA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. Yod Mintaraga, M.PA, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026 di Desa Sukaraharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (7/9/2026) siang.
Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga Desa Sukaraharja dan dihadiri Kepala Desa Sukaraharja Farid Zaelani, S.Kom, Babinkamtibmas, serta Babinsa Desa Sukaraharja.
Pengawasan tersebut diikuti perangkat desa, lembaga desa, Karang Taruna, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kader Posyandu, serta para ketua RT dan RW se-Desa Sukaraharja.
Usai kegiatan, Yod Mintaraga menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari tugas DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi momentum silaturahmi dengan masyarakat dan pemerintah desa.
Yod Soroti Pelaksanaan Program Desa
Menurut Yod, berbagai program pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat desa harus dijalankan sebaik-baiknya dan tidak sampai membebani kepala desa.
Ia menilai kepala desa kerap menjadi pihak yang pertama menghadapi persoalan ketika terdapat kebijakan atau program pemerintahan yang bersumber dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Karena itu, pelaksanaan program seperti KDMP maupun tata kelola pemerintahan di wilayah desa perlu dilakukan secara baik dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Program-program yang ada harus dilaksanakan sebaik-baiknya, jangan sampai justru memberatkan kepala desa,” kata Yod dalam keterangannya seusai kegiatan.
Transparansi Anggaran Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Yod juga menyoroti aspek transparansi anggaran dan program pemerintahan.
Menurut dia, perkembangan sistem pemerintahan saat ini membuat berbagai anggaran dan program semakin terbuka karena telah menggunakan sistem digital sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain persoalan anggaran, perhatian juga diarahkan terhadap keberlangsungan kegiatan Posyandu di tingkat desa.
Yod menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat direncanakan kembali membuka bantuan untuk mendukung kegiatan Posyandu pada tahun anggaran 2027.
Aspirasi Warga soal PKK Disampaikan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Salah satu aspirasi yang diterima berkaitan dengan persoalan PKK. Yod mengatakan keluhan tersebut akan disampaikan kepada Tim Penggerak PKK (TP PKK) tingkat Jawa Barat untuk menjadi bahan perhatian lebih lanjut.
Ia menegaskan, anggota DPRD memiliki fungsi untuk memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.
Sementara pelaksanaan atau eksekusi kebijakan berada pada ranah pemerintah eksekutif, baik gubernur maupun bupati sesuai kewenangannya.
DPRD Dorong Pemerintahan Responsif
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Yod Mintaraga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
Pengawasan tidak hanya menjadi sarana melihat pelaksanaan program pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap persoalan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Aspirasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan melalui mekanisme yang sesuai agar mendapatkan perhatian dari pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Kegiatan pengawasan di Desa Sukaraharja diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pewarta : M. N. Fauzi
