Admin - seventcyber
BANDUNG — Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (10/8/2026).
Peluncuran KKI tersebut menjadi bagian dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Bandung.
KKI digunakan untuk pelaksanaan transaksi belanja pemerintah daerah secara non tunai. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memitigasi risiko penyimpangan dalam transaksi tunai.
KKI Dorong Pengelolaan Keuangan Lebih Transparan
Dalam sambutannya, Bupati Bandung menegaskan bahwa peluncuran KKI bukan sekadar peresmian instrumen pembayaran.
Menurutnya, KKI merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memanfaatkan KKI secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati juga meminta agar implementasi KKI terus dievaluasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan KKI memberikan manfaat nyata terhadap efisiensi, keterbukaan, serta peningkatan kualitas pengelolaan APBD.
KKI Mulai Didistribusikan ke Perangkat Daerah
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Yana Rosmiana melaporkan bahwa Kartu Kredit Indonesia telah didistribusikan kepada perangkat daerah.
Distribusi tersebut merupakan bagian dari tahap awal implementasi KKI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Sebelum kartu digunakan, BKAD Kabupaten Bandung bersama Bank BJB telah melaksanakan bimbingan teknis kepada para pemegang kartu.
Bimbingan tersebut diberikan untuk memastikan para pengguna memahami tata cara penggunaan KKI, termasuk ketentuan dalam pelaksanaan transaksi belanja pemerintah daerah.
Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Implementasi KKI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi salah satu langkah dalam memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Penggunaan transaksi non tunai diharapkan dapat menciptakan proses belanja pemerintah yang lebih tertib, efisien, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan.
Melalui penerapan KKI secara bertanggung jawab dan evaluasi berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern serta mendukung percepatan digitalisasi daerah.
Pewarta : M. N. Fauzi
