TASIKMALAYA — Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi duduk di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Senin (09/08/2021).
Hal tersebut di lakukan sebagai bentuk tindak lanjut surat permintaan audensi beberapa hari lalu, hingga sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan.
Dalam orasinya, Korlap Aksi Hendar Suhendar meminta agar permohonan audiensi mereka dengan wakil rakyat yang ada di DPRD supaya cepat di respon dan meminta kepastian jadwal audiensi.
“Menemukan banyak kejanggalan terkait Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya, oleh sebab itu meminta DPRD menjadwalkan audiensi untuk mendengarkan suara (Aspirasi) kami dan diperjuangkan oleh wakil rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya GERAM telah melayangkan surat permintaan audiens sudah sebanyak dua kali, tetapi permohonan tersebut masih belum bisa di kabulkan oleh pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya, alasan yang diterima karena anggora Dewan ada agenda-agena yang cukup padat terkait Bamus (Badan Musyawarah).
Salah satu tuntutannya, mereka meminta di fasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak eksekutif menyoal terkait transfaransi anggaran tahun 2020 dan sekaligus untuk mempertanyakan ketegasan DPRD dalam fungsinya sebagai lembaga Pengawasan.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, dipandang masih banyak kesimpang siuran. Kami akan mengawal terus penggunaan anggaran dan DPRD masih punya PR buat memberi laporan terkait anggaran tahun 2020 tersebut,” ungkap Hendar.
Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Tasikmalaya H. Asep Sopary Al Ayubi, S.IP, didampingi oleh beberapa anggota Dewan dari komisi IV menyampaikan, meminta untuk bersama-sama meneliti penggunaan anggaran dana Covid-19 tahun 2020 dan saya pun akan meneliti apakah dana tersebut di terima dan di rasakan oleh masyarakat. tandas Asep dihadapan puluhan masa aksi.
Ketua DPRD sepakat, bahwa penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 memang perlu diawasi oleh semua pihak. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terutama yang benar-benar terdampak.
Terkait tuntutan ingin melaksanakan audiensi, kami siap mempasilitasi dan menjadwalkan audiensi antara Geram, DPRD dan Eksekutif yang di tuangkan dalam nota kesepakatan, bahwa DPRD akan memfasilitasi pada Senin yang akan datang.
