Pj Bupati juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Bapenda dan seluruh instansi terkait, baik di internal Pemerintahan Daerah maupun dengan pihak eksternal.
Salah satu langkah yang disarankan oleh Pj Bupati adalah, penerapan sistem reward dan punishment dalam hal ketaatan pajak. Menurutnya, penerapan insentif berupa reward bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi berupa punishment bagi yang tidak patuh, akan mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Dengan cara ini, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan pajak di kalangan wajib pajak,” tambah Budi Waluya.
Lebih lanjut, Pj Bupati menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengeluaran Pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup penghematan biaya-biaya yang tidak perlu, serta memprioritaskan pengeluaran yang langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah.
“Efisiensi anggaran harus jadi perhatian kita semua agar penggunaan dana APBD lebih tepat sasaran,” ungkap Budi Waluya.
“Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, juga dianggap sangat penting,” tambahnya.
Pj Bupati berharap agar Bapenda lebih gencar melakukan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat membayar pajak bagi pembangunan daerah.
“Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan PAD Kabupaten Ciamis,” tuturnya.
“Kita harus terus berinovasi dan bekerja keras. Bapenda memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jika kita dapat mengelola potensi pajak dengan baik, maka pembangunan di Ciamis bisa berjalan lebih maksimal,” tandas Pj Bupati Ciamis.
