SEVENTCYBER.COM, CIAMIS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk kedalam sistem pemerintahan.
“Tindakan korupsi yang dilakukan sangat berdampak kepada sistem pemerintahan kita. Ini harus disikapi jangan sampai publik tidak lagi mempercayai sistem pemerintahan yang kita jalankan,” ungkap Tito dalam sambutanya saat memimpin rapat pencegahan tindak pidana korupsi didampingi Ketua KPK RI Firli Bahuri dan Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas yang diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, salah satu diantaranya Bupati Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra di Kontor Bupati Ciamis Jabar pada Senin 24 Januari 2022.
Dalam kesempatan itu, Tito minta Kepala Daerah menekan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Agar kepercayaan publik dapat kembali, sehingga dapat merubah bangsa ini lebih baik lagi.
“Jika Pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, korupsi sudah menjadi suatu budaya di Indonesia yang harus segera dipotong dari atas sampai bawah, yakni dengan tidak menyuruh menerima dan meminta dalam hal pelayanan.
“Diawal tahun ini, kita harus komitmen seluruh pimpinan Kepala Daerah untuk tidak korupsi,” katanya.
Pada rapat ini, Tito pun membahas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa Kepala Daerah di awal tahun 2022.
Mendagri mengingatkan, OTT beberapa Kepala Daerah yang terjaring masalah hukum dengan KPK, akan yang berdampak pada sistem Pemerintahan dan kepercayaan publik.
Untuk itu, Ia mengingatkan, tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat.
“Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan, ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera korupsi pasti ada,” tandas Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan negara. Diantaranya dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan.
Selanjutnya, menjamin keselamatan masyarakat dari segala bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
“Saya inginkan Kepala Daerah saling mendukung, dalam mewujudkan tujuan negara. Tidak ada lagi yang tidak sejalan, misalkan Bupati dengan Gubernur,” katanya.
lanjut Firli, Kepala Daerah banyak terjerat pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK menyebutkan mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditambah sumbangan dari sponsor, sehingga berpeluang menjerat pidana korupsi.
“Inilah realitas yang terjadi. Sekecil apapun nominal yang kita peroleh, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun yang kita peroleh, tidak akan cukup memenuhi gaya hidup,” pungkasnya.
