Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Pj Bupati Ciamis Sampaikan Lima Isu Strategis RPJPD

SEVENTCYBER.COM – Penjabat (Pj) Bupati Ciamis H. Engkus Sutisna menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis, di Aula Tumenggung Wiradikusumah DPRD Kabupaten Ciamis, Rabu (19/06/2024).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana tersebut membahas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJPD Kabupaten Ciamis tahun 2025 – 2045, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Engkus Sutisna menyampaikan lima isu strategis yang menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis tahun 2025-2045.

“Kelima isu strategis tersebut yaitu, pertama Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, kedua Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi, ketiga Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang,” imbuhnya.

“Keempat Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan kelima Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Inovasi,” sambungnya.

Isu-isu ini, terang dia, tidak hanya didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor global, nasional, dan regional serta dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.

“Visi RPJPD Kabupaten Ciamis tahun 2025-2045, dengan visi “Ciamis Nanjeur 2045″, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berbasis pertanian, pariwisata, dan industri guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” paparnya.

“Dalam konteks ini pentingnya menjaga kelestarian alam dan meningkatkan produksi pangan, termasuk melalui program pertanian organik yang lebih ramah lingkungan,” tandas Pj Bupati.

Engkus Sutisna menambahkan, rapat paripurna ini juga mempertimbangkan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Ciamis tahun 2023.

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Ciamis terhadap pemerintah daerah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya berturut-turut.

“Pencapaian ini harus tetap menjadi komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pj Bupati.