SEVENTCYBER.COM – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ciamis tahun 2023 dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Ciamis di Aula Tumenggung Wiradikusuma DPRD, Rabu (03/08/2022).
Rapat paripurna dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ciamis Dede Herli dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ciamis Sekretaris Daerah, Asisten Daerah serta para Kepala OPD terkait.
Baca Juga : Densus 88 Tangkap Anggota Teroris JI di Magetan
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis mengatakan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2023 ini disusun berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Ciamis sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terintegrasi.
“Dengan sasaran tersebut kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Ciamis menyampaikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023 yaitu Penguatan ekonomi dan sosial menuju kemandirian.
Adapun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023 diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat, penanggulangan kemiskinan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah serta prioritas lainnya.
Bupati Herdiat menuturkan berdasarkan kondisi fiskal yang ada rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 disampaikan dalam kondisi belum berimbang.
Hal itu karena alokasi belanja masih jauh lebih besar dibandingkan alokasi pendapatan yang diprediksikan akan diterima.
“Dengan kondisi struktur seperti ini maka dalam proses pembahasan nanti menuntut komitmen, pemikiran serta kecermatan yang extraordinary dalam menentukan selektivitas belanja sebagai salah satu upaya menekan dan menyesuaikan belanja dengan proyeksi pendapatan yang akan diterima,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan belanja daerah perlu lebih diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian agar dapat mendorong pada kondisi yang lebih baik.
“Maka dengan demikian belanja daerah bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan daya beli masyarakat,” pungkas Bupati.
