TASIKMALAYA — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Majlis Ulama Indonesia (MUI) Desa Karangmulya menggelar rapat evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ligarmulya, bertempat di Gedung Olahraga Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (21/08/2021).
Saya dari atas nama BPD, untuk membahas evaluasi organisasi BUMDes yang mana Alhamdulillah dari bulan sampai ketahun terus diadakan musyawarah evaluasi.
“Jadi kami selaku pengawas di organisasi BUMDes Alhamdulillah selalu berkomunikasi dan berkordinasi untuk keberlanjutan BUMDes,” ungkap ketua BPD Karangmulya Usep Sunarya ditemui usai pelaksanaan rapat evaluasi.
Ia mengatakan, adapun sesuai moto bahwa BUMDes itu harus sebesar-besarnya memberikan manfaat dan membantu kesejahteraan masyarakat. Dimana sampai sekarang di tahun 2021 dari mulai antisipasi ataupun meminimalisir Bank Emok, Alhamdulillah target kami sudah mencapai kurang lebih 45%.
“Terkait kelemahan di organisasi BUMDes cuma ada dikomunikasi dan koordinasi, kami selaku BPD dalam pengawasan dengan ada hal itu makanya tadi mengadakan musyawarah evaluasi. Alhamdulillah sesuai target dan sesuai harapan kami untuk keberlanjutan BUMDes,” ucapnya.
Usep menambahkan, laporan setip tahun ada. Alhamdulillah untuk peningkatan aset desa, untuk peningkatan nilai tambah PADes ada.
“Keuntungan pertahunnya berpareatif, apalagi sekarang dengan kondisonal insidentil adanya wabah Covid19 berbicara keuntungan agak berkurang. Dari tahun kemarin sampai sekarang, kurang lebih cuma Rp. 9 Jt/pertahun dari modal awal itu Rp. 100jt dan Alhamdulillah ditahun sekarang (2021) ada penambahan lagi,” imbuhnya.
“Alhamdulillah untuk saat ini BUMDes di Karangmulya, berdiri dengan tegak dan Insyaallah mudah- mudahan bisa lebih maju lagi. Kebetulan baru memiliki aset dua unit, pertama untuk kebutuhan secara langsung masyarakat dengan megurangi daripada bank-bank yang ilegal. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh ketua BPD yaitu sudah hamir 45%.
Kedua, kita mendapatkan anggaran dari Provinsi sebesar Rp. 100.000.000 untuk BUMDes di tahun 2020 yang digunakan modal PAMDes dan Alhamdulillah sudah memiliki sekitar 62 konsumen. Langsung di Monev dan Alhamdulillah dengan antusias baik oleh tim dari Provinsi, serta menyarankan untuk study ke Kabupaten Bandung,” imbuhnya.
Selanjutnya, terang Wahyudi, saya juga sesuai permintaan BUMDes sendiri ditahun 2021 ditambahkan modal untuk pengembangan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Laporan pertanggungjawaban ada setiap tahun, bahkan ada 6 sekali dan setiap tahun juga ada (keuntungan) daripada BUMDes itu sendiri ke Pemerintahan desa.
“Tahun 2021 saya kembangkan ke Kedusunan Mulyasari, mudah-mudahan bisa mengcover wilayah itu sendiri, dan kalau ada permintaan dari BUMDes, kita pun akan memusyawarahkan penganggarannya di tahun 2022,” paparnya.
lanjut kepala Desa Karangmulya — selaku komisaris BUMDes Ligarmulya Wahyudi Hartono, ada penambahan modal (tahun 2021) sebesar Rp. 350 Jt yang dilaksanakan pembangunannya di Kedusunan Mulyasari, namun baru di serahkan Rp. 250 Jt dan ditahap 3 (Dana Desa) akan ditambah Rp. 100 Jt lagi kalau tidak ada rekopusing.
“Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Sistem PAMDes hampir sama dengan PAM Daerah, cuma PAMDes nominal pembayarannya dibawah (lebih murah) perkubukasinya dan kalau tidak dipakai hanya mebayar beban Rp. 8.000,” pungkasnya.
