Bincang-bincang Ketua MPR RI Bersama Master Intelejen Indonesia, Bahaya Politik Berbiaya Tinggi

Penulis : Mas'ud Nazid F
  • Bagikan

SEVENTCYBER.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan ditangkapnya sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Setidaknya pada Januari 2022 sudah ada 3 (tiga) kepala daerah yang ditangkap yakni Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

“Sistem demokrasi langsung yang saat ini diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, pusat dan legislatif sudah saatnya dikaji kembali. Perlu ditelaah lebih dalam, apakah sistem demokrasi langsung tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak mudaratnya,” ujar Bambang menjawab pertanyaan dari Mantan Kepala BIN yang juga dikenal sebagai Master Intelejen Indonesia Jenderal TNI AD (Purn) Hendropriyono di Studio Podcast ‘Kilat’ miliknya di Jakarta, Sabtu (22/01/2022).

Bamsoet — saapaan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, sistem pemilihan langsung sangat rentan dengan Money Politic dan Biaya Tinggi. Apabila sistem pemilihan langsung terus pertahankan, bukan tidak mungkin demokrasi di Indonesia hanya berkutat pada rupiah. Bukan lagi berdasarkan aspirasi rakyat.

“Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia, sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Karena saat maju dalam pemilihan kepala daerah, pusat atau legislatif, memerlukan biaya yang tinggi. Maka saat terpilih, mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan kembali,” ungkapnya.

Bamsoet mendorong kalangan Akademisi dan KPK untuk melakukan kajian pelaksanaan sistem demokrasi langsung yang selama ini telah diberlakukan. Tidak tertutup kemungkinan, hasil kajian tersebut menyimpulkan perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia.

“Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia kearah yang lebih baik kedepannya. Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia kedepan terus berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro,” pungkasnya.

Baca Juga  Bupati Ciamis Resmikan Gedung Dakwah Islam Kecamatan Lumbung
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *