sEVENTcyber.com – Yayasan Peduli Untuk Sesama yang beralamat di Perum Griya Priangan Lestari, Kelurahan Suka Laksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya membantu seorang Lansia (Lanjut Usia) warga Desa Rajapolah untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Yayasan Peduli Untuk Sesama adalah sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang memiliki misi membantu masyarakat dalam berbagai permasalahan sosial, kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap warga tidak mampu. Salah satu bentuk konkret dari pelayanan ini adalah membantu warga dalam mendapatkan akses terhadap jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) berbasis Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kasus yang kini disorot adalah Ibu Mimin Aminah (67 tahun), warga Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, yang hingga saat ini belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)—sebuah persyaratan penting dalam pengajuan KIS PBI. Padahal, Ibu Mimin merupakan seorang lansia yang hidup sederhana di rumah kontrakan bersama anaknya, tanpa penghasilan tetap, dan sudah tidak memiliki suami sejak satu tahun terakhir.
Pihak yayasan, setelah menerima laporan warga, segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mengonfirmasi kepada Kesra Desa Rajapolah, yang merupakan unit yang menangani pengusulan data sosial. Namun, seperti disampaikan oleh Iwan, perwakilan desa, saat ini pengajuan DTKS melalui sistem SIKS-NG sedang dalam masa pembaruan. Proses ini menyebabkan tertundanya pengusulan data baru.
“Kami tidak bisa menunggu sistem sepenuhnya pulih, karena sakit tidak bisa ditunda. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya ada jalan keluar atau jalur darurat bagi warga yang sangat membutuhkan,” ujar Redi tim pendamping dari Yayasan Peduli Untuk Sesama melalui keterangan tertulis, Rabu (28/05/2025).
Lebih lanjut, Redi menekankan pentingnya peran aktif dari perangkat desa serta kolaborasi antara masyarakat sipil dan organisasi sosial dalam pendeteksian dini terhadap warga miskin yang layak dibantu.
“Kami berharap pihak desa tidak hanya terpaku pada sistem teknis, tetapi juga tanggap dan proaktif. Bila perlu dilakukan pendataan ulang langsung ke lapangan agar tidak ada warga rentan yang terlewat,” ungkapnya.
Redi juga menyayangkan keterlambatan dalam pendataan DTKS atas nama Ibu Mimin, padahal kondisi beliau sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
“Harusnya sejak dulu sudah terdata. Beliau ini lansia, tidak bekerja, hidup di kontrakan ikut anak. Ini jelas perlu perhatian khusus,” tandasnya.
