Wamendagri juga menyampaikan kekhawatirannya terkait tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa 83% APBD di Indonesia belum sehat, karena sebagian besar anggarannya masih berasal dari pusat.
“Banyak daerah yang ibarat pasangan muda yang masih minta uang orang tua. Harusnya sudah bisa mandiri, tapi nyatanya masih bergantung,” ungkapnya.
Untuk itu, Bima menekankan pentingnya memperbaiki kemandirian fiskal di tingkat daerah, agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih optimal.
“Jika daerah tidak segera memperbaiki kemandirian fiskalnya, maka pembangunan akan terus berjalan di tempat,” tandasnya.
Bima Arya juga menggarisbawahi, bahwa Indonesia harus mampu tumbuh di atas 5% per tahun dalam satu dekade ke depan agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap).
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan investasi besar, yang diperkirakan mencapai Rp5.800 triliun per tahun. “Kalau mau lompatan besar, investasinya juga harus besar. Tidak bisa setengah-setengah,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menyampaikan program pemerintah di bidang pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berencana untuk membangun sekolah unggulan bagi anak-anak jenius, serta sekolah rakyat untuk masyarakat tidak mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar siap bersaing di masa depan.
“Melalui pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global,” tambah Bima.
