CIAMIS — Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh, secara virtual dari ruang ULP Setda Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Senin (09/08/2021).
Kegaiatan tersebut mengusung tema Spirit MR. Ciamis, dan dimulai dengan pembukaannya dari Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang di bacakan oleh Sekretaris Daerah H. Tatang.
Dalam paparannya Tatang menjelaskan, bahwa sebagaimana diketahui bersama kurang lebih selama 2 tahun ini sektor perekonomian sangat terganggu akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah tanggap dengan menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Kaitan hal tersebut Tatang menagtakan, seluruh Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta kritisnya pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas Fiskal Daerah agar perekonomian tetap berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah melalui surat edaran No : 900/634/BPKD.4 tentang penyesuaian pelaksanaan dan pencairan belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2021.
Selanjutnya adalah melalui surat edaran No : 973/682/BPKD.3 tentang pembebasan pembayaran pajak daerah selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Covid-19 di Kabupaten Ciamis. jelasnya.
Kendati demikian, terang Tatang, bahwa FGD ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja namun diperlukan dukungan dari penta helix yang merupakan unsur utama pembangunan yaitu dari sisi akademisi, bisnis, community, goverment dan media.
Menurutnya, selain melihat kondisi rill kemampuan keuangan daerah saat ini dimana di satu sisi APBD dituntut mampu memenuhi Mandatory Spending serta belanja-belanja Earmarked lainnya yang mengakibatkan ruang Fiskal Daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang menjadi prioritas di daerah semakin sempit.
“Disisi lain APBD harus tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan kesehatan dan keselamatan manusia, pemulihan ekonomi daerah dan pengaman jaringan pengaman sosial,” ucapnya.
lanjut Tatang, berharap dengan adanya FGD ini akan mampu melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kesetabilan Fiskal Daerah dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.
“Serta diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk solusi pemecah masalah di saat pandemi ini ketika anggaran terus menerus dituntut untuk dilakukan refocusing dan rasionalisme,” pungkasnya.
