SEVENTCYBER.COM – Berjumlah sebanyak 4.455 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan BPNT, dengan besaran total Rp. 500.000.
Bantuan Sosial (Bansos) tersebut disalurkan oleh PT. Pos perwakilan Rajapolah yang dilaksanakan di masing-masing Desa dan terbagi dua kali proses penyaluran yang pertama di hari Jum’at 16 September 2022 yaitu Desa Banyurasa sebanyak 717 KPM, Calingcing sebayak 747 KPM, Sukahening sebanyak 790 KPM dan Desa Kiarajangkung Sebannyak 758 KPM.
Kemudian yang ke dua pada hari Sabtu 17 September 2022 yaitu Desa Banyuresmi sebanyak 391, Kudadepa sebanyak 537 dan Desa Sundakerta sebanyak 515.
Baca Juga : Camat Sukahening Monitoring Penyaluran BLT BBM
Kepala Desa Kudadepa Sopyan Iskandar ditemui di kantornya mengatakan, Jumlah data KPM sebanyak 587, namun yang menerima Bansos hari ini hanya sebanyak 537 KPM.
“Kami atasnama Pemerintah Desa mengucapkan terimaksih kepada Pemerintah Pusat atas Bansos yang diberikan. Berharap kedepan lebih banyak dan datanya lebih akurat lagi, sehingga semuanya lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Kepala Desa Sndakerta Anton Raksadiwangsa didampingi Pendamping PKH Dendi Arisandi menjelaskan, penerima Bansos BBM sebanyak 515 KPM dan ada yang meninggal 1, kemudian pindah 1 KPM.
“Adapun yang diluar kota (Merantau) masih bisa dicairkan selama tenggang waktu masih ada dari pihak Pos,” imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya bantuan tersebut disisi lain sangat bersyukur, tapi di sisi lain mohon Pemerintah dari Pusat itu mengkaji ulang kembali.
“Karena dampak yang terjadi di masyarakat itu pada umumnya dengan adanya bantuan sosial ini sangat berdampak bukan hanya kepada geliat ekonomi tapi juga berdampak kepada kesenjangan sosial, manakala masyarakat penerima manfaat itu masih banyak yang masih belum tersentuh. Agar supaya lebih baik lagi kebijakannya,” ujar Anton.
Baca Juga : Kapolda Jabar Bersama Gubernur Bagikan 2000 Paket Bansos Kepada Nelayan
Saat disinggung mengenai data kemiskinan, Kepala Desa Anton Raksadiwangsa menerangkan, bahwa kalau jumlah data kemiskinan sepanjang situasi Covid -19 ini kami tidak bisa menditeksi lebih detail, dikarekan masyarakat itu ketika kita mengadakan seleksi data itu hampir semua ingin masuk dalam data miskin.
“Cuma yang saya tahu mungkin bantuan ini melihat dari data DTKS yang ada di Kabupaten dan kemudian ada informasi data DTKS itu bukan menjadi salah satu acuan data kemiskinan. Nah hal ini masih belum ada kejelasan, seperti apa dan itu untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” pungkasnya.
Baca Juga : Dua Polwan Polda Jateng Ikuti Konferensi Polwan Internasional di Kanada
