SEVENTCYBER.COM, TASIKMALAYA – Dalam rangka melaksanakan transformasi digital dan integrasi bantuan sosial (Bansos), 4 (empat) Desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi pilot project.
Pemerintah melaksanakan transformasi digital dan integrasi bantuan sosial, sebagai bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial. Bertujuan untuk memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan inklusi keuangan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai melakukan uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai,” ungkap Asisten Deputi (Asdep) Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbin Manihuruk dalam keterangan persnya usai menghadiri uji coba Digitalisasi Bansos di E-Waroeng Sofa Marwah RT 02/04 Cihonje, Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (20/11/2021) Sore.
Menurut Herbin, uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.
“Ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based
policymaking),” tandasnya.
Ia mengatakan, dalam uji coba ini keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan
dengan menggunakan financial technology “satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru” yaitu; 1) kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), 2) teknologi pesan singkat USSD/SMS-POS, dan 3) biometrik wajah.
“Adapun program yang disalurkan mencakup ;
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Program Sembako
3. subsidi LPG
4. subsidi listrik,” imbuhnya.
Asdep Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran, Kemenko PMK Herbin menjelaskan, penyaluran dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang diujicobakan. Besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH, Rp 200 ribu untuk Program Sembako, Rp 15 ribu untuk subsidi LPG, dan Rp 50 ribu untuk subsidi listrik.
“Uji coba dilakukan kepada sekitar 2.000 KPM mulai tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2021 di 7 kabupaten/kota di 7 provinsi terpilih yaitu ;
1. Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
2. Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
3. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
4. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
5. Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
6. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
7. Kabupaten Jayapura, Papua,” katanya.
Selama masa uji coba, terang Dia, KPM peserta uji coba diberikan keleluasaan untuk memilih moda transaksi dan lokasi/tempat (merchant atau agen) dalam proses pencairan bantuan sosial. Penyaluran berbagai program bansos dan subsidi akan dilakukan melalui mekanisme yang dipilih ke satu akun yang sama, sehingga akan sangat memudahkan KPM.
“Penyaluran dengan mekanisme baru hanya akan berlangsung selama masa uji coba. Setelah itu, KPM akan kembali menerima bantuan melalui mekanisme eksisting, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” ucapnya.
Uji coba dilaksanakan di 4 Desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya, Desa Taraju Kecamatan Taraju, serta Desa Manggungjaya dan Tanjungpura Kecamatan Rajapolah.
“Pelaksanaan uji coba tersebut di pusatkan di Desa Tanjungpura, dan satu-satunya di Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
lanjut Herbin, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tasikmalaya, hal koordinasinya memang sangat luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Tim pengendali dari Pusat sangat apresiasi terhadap dukungannya dari Pemda yang sangat luar biasa,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Tasikmalaya Dr. H. Mohamad Zen, M.Pd, Dinsos PMDP3A Kabupaten Tasikmalaya, Camat, BRI, Kepala Desa, TKSK dan tamu undangan lainnya.
